SISTEM PENDIDIKAN BELANDA
Oleh : Rifni Hayati
A. LATAR BELAKANG
Belanda memiliki daerah yang luasnya kira-kira 42.000 kilometer (16,216 mil persegi), berpenduduk kira-kira 15.807,64 jiwa (Word Almanac 2000), dan merupakan salah satu Negara kecil diantara negara-negara masyarakat Eropa dan termasuk yang terpadat penduduknya di dunia: Posisi geografiasnya dan keadaan tanahnya menyebabkan perdagangan, perkapalan, pertanian, dan peternakan menjadi dasar perekonomian Belanda sejak lama. Negara Belanda terbagi menjadi 12 propinsi. Sebagian besar penduduknya tinggal di tiga propinsi barat, yaitu: Holland Utara, Holand Selatan, dan Utrecht. Negeri Belanda berada di bawah permukaan laut dan umumnya datar: sebagaian besar terdiri dari daerah delta sungai Rhine, Sungai Maas, dan sungai Schedt dan berbatas disebelah utara dan barat dengan laut utara, di timur dengan Republik Jerman, dan di selatan dengan Belgia. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Belanda, tetapi dibagian utara propinsi Friesland, bahasa Frisia juga dipakai, terutama dalam interaksi lisan.
Semenjak tahun 1969, tingkat pertumbuhan penduduk cenderung menurun, dan angka kelahiran diantara orang Belanda sendiri berkurang. Akan tetapi, terjadi kenaikan angka kelahiran pada penduduk kebangsaan salah satu Negara Mediterranean. Kecenderungan umum menurunnya angka kelahiran ini tidak hanya berdampak pada pendidikan saja, tetapi juga mempengaruhi struktur sosio-ekomi Belanda secara keseluruhan. Penduduk Belanda telah menjadi multikultural dengancepat karena adanya gelombang pekerja-pekerja migrasi dari Negara-negara Mediterranean serta kebijakan dekolonisasi pemerintah Belanda. Banyak diantara migrant itu yang menetap di kota-kota besar di bagian barat Belanda yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah sosial. Diperkirakan pada tahun 2000 ini Belanda mempunyai penduduk yang berasal dari Negara asing sebanyak 700.000 orang; dalam tahun 1978, jumlahnya lebih dari 403,400 orang, dan 205,000 diantaranya datang dari Negara-negara Mediterranean.
Sementara pada abad 19 kelas sosial masyarakat didasarkan terutama atas garis-garis keturunan, dalam abad ke 20 berkembang struktur masyarakatyang lebih bersifat meritokrat, yang lebih mengejar keuntungan, dengan menjadikan pendidikan sebagai fakor penting untuk menentukan status.
Dalam tahun 1982, propinsi penduduk yang bekerja dalam sector ekonomi terbagai dalam kategori sebagai berikut: pertanian dan peikanan (6,1%), industri dan kerajinan 26,6%), perdagangan 22,2%). Pekerjaan disektor jasa meningkat semenjak tahun 1950-an sementara disektor pertanian dan perikanan menurun.
Pada tahun 1950, dewan sosial dan ekonomi Belanda telah menyusun tujuan utama sosio-ekonomi sebagai berikut:
a. pendapatan Negara yang lebih tinggi
b. kebijakan pendapatan yang propesional dan yang akseptabel
c. tidak ada pengangguran
d. stabilitas harga; dan
e. pengajian yang stabil dan adil.
Majelis atau dewan pendidikan (school boards) diizinkan atas hak-hak sebagai berikut:
- Kebebasan mendirikan, yaitu kebebasan mendirikan sekolah berdasarkan ideologi atau keperluan masyarakat apa saja: ini berkaitan dengan kriteria kuantitatif, bukan kualitatif.
- Kebebasan ideologi, yaitu kebebasan bagi pejabat yang kompoten pada sekolah yang diasuh oleh denominasi agama untuk menyelengrakan pendidikan berdasarkan prinsif penentuan sendiri jenis ideology yang dianut.
- Kebebasan struktur, yaitu kebebasan bagi pejabat yang kompoten untuk menentukan isi dan metode pendidikan. Kebeasan ini dibatasi oleh Negara dengan memberikan persyaratan-persyaratan kualitatif.
B. POLITIK DAN TUJUAN PENDIDIKAN
Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Belanda merupakan masa mengkristalnya pola pengaruh dan kekuasaan menjadi dua, pertama garis politik dan garis agama. Pola inilah yang terefleksi dalam kehidupan sosial di Belanda. Akan tetapi polarisasi ini mulai melemah sesudah tahun 1960-an dalam berbagai aspek, kecuali dalam bidang pendidikan pola lama ini masih dominant. Kebebasan di bidang pendidikan telah digariskan dalam konstitusi Belanda dan ini tergambar dalam sistem pendidikan. Ada tiga kebebasan dasar yang digariskan konstitusi yaitu- kebebasan untuk mendirikan lembaga pendidikan, mengorganisasikannya, dan menentukan sendiri dasar agama atau keyakinan yang mendasarinya. Inilah sebabnya dijumpai berbagai jenis sekolah di Belanda. Dua dari tiga sekolah dasar di Belanda adalah sekolah swasta, dan sebagian besar adalah sekolah Katolik atau Protestan. Sekolah-sekolah ini dibiayai oleh pemerintah.
Kesamaan kesempatan berpendidikan, perbaikan kualitas pendidikan, dan pengembangan tanggung jawab individu dan kewarganegaraan merupakan tujuan umum politik pendidikan Belanda. Secara lebih khusus, system pendidikan Belanda berusaha mencapai tujuan pendidikan sebagai berikut:
a. Melaksanakan keadilan terhadap berbagai ideology yang terdapat dalam masyarakat;
b. Meningkatkan persaman kesempatan belajar bagi berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda;
c. Meningkatkan pertukaran cultural;
d. Meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial;
e. Pempertahankan dan mengembangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
f. Mendidik ahli-ahli dan mengembangkan keahliannya pada level-level yang berbeda;
g. Meningkatkan demokratisasi dan emansipasi;
h. Meningkatkan disentralisasi administrasi dan manajemen; dan
i. Meningkatkan inovasi budaya.
C. STRUKTUR DAN JENIS PENDIDIKAN
1. Pendidikan Formal (Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan khusus, dan Pendidikan Tinggi)
Sistem pendidikan formal Belanda terdiri dari tiga tingkat: Pendidikan Dasar, pendidikan menengah pertama dan kejuruan, dan menengah atas umum, akademi-akademi kejurusandan universitas. Ketiga level ini didahului dengan pendidikan prasekolahatau taman kanak-kanak.
Pendidikan dasar di taur dengan undang-undang tahun 1920, dan undang-undang tentag taman kanak-kanak ditetapkan tahun1955. parlemen menyetujui undang-undang baru tentang Pendidikan Dasar pada tahun 1981, dan berlaku mulai tahun 1985 dan pada saat inilah Taman Kanak-kanak dan sekolah Dasar digabungkan menjadi satu sehingga merupakan satu format pendidikan dasar baru bagi anak-anak mulai usia 4 tahun sampai 12 tahun. Pendidikan adalah wajib mulai usia 5 sampai 17 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang Wajib Belajar tahun 1975. dan antara umur ini ternyata 100% anak-anak mengikuti pendidikan sekolah dasar berlangsung selama 8 tahun. Dalam tahun 1980, tercatat 1.74 juta murid anak-anak yang belajar di 8,727 buah sekolah dasar. Dalam tahun 1988, angka-angka ini menurun menjadi 1,43 juta pada 8,426 sekolah. Sekolah-sekolah di Belanda terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: sekolah pemerintah atau negeri (dengan jumlah murid 31% dari keseluruhan murid sekolah dasar), sekolah swasta yang bukan bersifat keagamaan (nondenominational) dengan jumlah murid 5%, sekolah Katolik Roma (32%, dan sekolah protestan 32%).
Pada tahun 1990, terdapat lebih kurang 3,585 “schoolboards” (competent authorities), 2,197 diantaranya mengurus hanya satu sekolah, 996 membawahi lebih dari 1 tetapi kurang dari 6 buah sekolah, dan 392 membawahi 6 atau lebih sekolah. Selama tiga tahun pertama anak-anak harus belajar selama 2,240 jam dengan minimum 480 jam.
Di Belanda pendidikan khusus tercatat 20 macam, mulai dari sekolah anak-anak yang mengalami ketidak mampuan belajar sampai pada anak-anak dengan cacat ganda. Pendidikan khusus ini melayani anak-anak dari usia 3 tahun yang membutuhkan pertolongan lebih banyak dari anak-anak biasa, baik yang berada disekolah dasar maupun disekolahmenengah. Pada prinsipnya, sekolah khusus disediakan bagi anak-anak pada kelompok umur yang sama. Usia yang dapat diterima sekolah khusus bervariasi tergantung pada jenis sekolah, dan biasanya antara usia 3 dan 6 tahun. Pada sekolah menengah umur 12 tahun keatas dengan batas maksimum 20 tahun. Pengecualian hanya dilakukan terhadap khusus-khusus luar biasa. “Schoolboards” (competent authorities) memutuskan menerima atau tidak menerima seorang anak pada sekolah khusus ini didasarkan pertimbangan dan nasihat dari kelompok ahli setelah diperiksa dan diseleksi. Anak-anak yang telah diterima diuji kembali setiap dua tahun. Jumlah dan jenis sekolah khusus bertambah. Jenis yang ada pada sekolah dasar dan menengah bervariasi yang masing-masingnya sesuai dengan kelainan yang dialami anak-anak. Ada sekolah khusus bagi anak tuli, setengah tuli, kelainan bicara, buta, setengah buta (rabun), cacat fisik, rawatan rumah sakit, sakit kronis, cacat mental, cacat mental yang sangat berat, kelainan tingkahlaku yang luar biasa, dan yang mengalami cacat ganda. Walaupun jumlah anak-anak cacat yang ditampung masih kecil, namun dibandingkan dengan jumlah anak-anak biasa pada usia yang sama, jumlah itu relative meningkat. Yang patut menjadi perhatian adalah jumlah anak cacat laki-laki lebih besar dari jumlah anak cacat wanita, lebih dari dua kali lipat. Dalam tahun 1991, tercatat 1,004 buah sekolah khusus menampung anak-anak 109,000 orang, pada tingkat prasekolah dasar 3,000 orang, Rasio murid-guru adalah kira-kira 6:1. jumlah anak-anak yang masuk sekolah khusu ini terus meningkat dan diperkirakan akan terus meningkat. Anak-anak cacat dari kelompok minoritas etnis juga meningkat, dan pada tahun 1991 mencapai 12% dari seluruh murid di sekolah khusus.
Pendidikan menengah kejuruan tingkat pertama (VBO) menyelenggarakan pendidikan selama 4 tahun sebagai pendidikan pravokasional.
Program singkat MBO (2-3 tahun) dirancang bagi tamatan VBO dan MAVO (dengan sertifikat) yang tidak mendapatkan pendidikan yang cocok di MBO atau pada program pemagangan. Pelajaran disini memberikan kesempatan latihan kepada anak-anak usia 16 tahun ke atas untuk jabatan-jabatan atau pekerjaan yunior. Pada pendidikan ini, kerja praktek, baik di dalam maupun diluar sekolah, merupakan elemen penting.
Pendidikan tinggi terdiri dari tiga jenis: sekolah tinggi propesional, universitas, dan universitas terbuka. Sekolah tinggi propesional (HBO) memberikan pendidikan teori dan praktek untuk pekerjaan yang menuntut kualifikasi keterampilan yang tinggi. Sekolah ini menerima lulusan dari berbagai sekolah menengah tingkat atas (HAVO, VWO, dan MBO). Dalam tahun-tahun 19600-an dan 1970-an, sekolah tinggi propesional yang diatu dengan undang-undang Pendidikan Sekolah Menengah, makin dianggap sebagai bentuk pendidikan tinggi. Statusnya seperti itu diakui pada tahun 1986, dan pada tahun 1992 dengan undang-undang pendidikan.
Pendidikan universitas merupakan pendidikan akademik yang di dapat secara independent dan sebagai persiapan untuk tugas-tugasdalam masyarakat menuntut gelar atau kualifikasi universitas. Universitas memberikan hampir 100 macam bidang studi yang menawarkan gelar, yang dapat dipilih dan disusun oleh mahasiswa, baik yang mata kuliahnya bersifat wajib atau opsional. Oleh karena terbatasnya tempat, maka keputusan dibuat setiap tahun, apakah jumlah penerimaan mahasiswa baru untuk bidang tertentu perlu dibatasi atau tidak.
Semenjak tahun 1982, pendidikan tinggi terdiri dari system dua lapis, lapis pertama berupa “undergraduate” yang dapat diselesaikan sampai 4 tahun, dan lapis kedua tingkat “graduate” atau pascasarjana (1-4 tahun). Ada 14 universitas di Belanda, 10 Negeri, 1 buah punya kota praja, dan 3 buah swasta. Ada 8 buah rumah sakit tempat belajar dan praktek yang masing-masingnya terkait pada universitas. Yang dapat masuk ke universitas adalah tamatan VWO atau HBO. Mahasiswa yang berhasil tamat dari universitas diberi gelar Drs. (docdorandus), Mr. (tamatan hokum), atau Ir. (tamatan engineering). Mahasiswa pada tingkat “graduate” mendapat pendidikan tentang penelitian, guru, atau spesialis (bidang kedokteran). Untuk mengambil doctor diperlukan tambahan pendidikan selama 4 tahun.
Juga terdapat perguruan tinggi swasta yang menawarkansertifikat atau diploma dan bidang bisnis, agama, dan disiplin ilmu lain. Sebagian berhubungan dengan universitas luar negeri dan memberikan diploma dan gelar-gelar standar internasional seperti B. Sc.,M.Sc., M.A., dan M.B.A.
2. Pendidikan Orang Dewasa dan Pendidikan Nonformal
Organisasi pendidikan bagi orang dewasa dan pendidikan nonformal, baik negeri maupun swasta merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Pendidikan orang dewasa disediakan bagi orang-orang yang berusia 18 tahu ke atas, dan terdiri dari: pendidikan dasar orang dewasa, pendidikan menengah orang dewasa, khusus-khusus kejuruan atau vokasional, dan pendidikan orang dewasa nonformal. Pendidikan dasar orang dewasa merupakan rangkaian kegiatan yang memungkinkan mereka mendapat ilmu dan keterampilan yang diperlukan yang dapt digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk kepentingan masyarakat. Program khusus juga diadakan untuk kelompok etnis minoritas yang diajar dalam konteks budaya mereka masing-masing, misalnya, dengan menggunakan bahasa mereka sendiri sebagai bahasa pengantar. Tetapi, tujuan utamanya adalah agar para peserta dapat menggunakan cara mereka sendiri dalam kehidupan masyarakat Belanda. Waktu belajar malam atau siang hari tersedia pada MAVO, HAVO, dan sekolah-sekolah menengah komersial (MEAO). Sekolah-sekolah ini memberikan diploma, walaupun dalam system ini dimungkinkan bagi peserta untuk mengambil hanya satu mata pelajaran pada satu priode. Persyaratan minimal untuk masuk di sekolah-sekolah ini adalah telah menyelesaikan pendidikan wajib (wajib belajar).
Pendidikan kejuruan orang dewasa dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka dengan kualifikasi agar mereka memperoleh pekerjaan. Orang-orang dewasa boleh melamar untuk mendapatkan pendidikan ini atas inisiatif sendiri, atau atas saran dari puhak ketiga, misalnya, kantor tenaga kerja setempat. Informasi yang lengkap tentang sekolah-sekolah orang dewasa yang tidak disponsori oleh pemerintah sangat terbatas: tetapi kenyataannya dalam masyarakat jumlahnya cukup banyak. Kira-kira 226,000 orang mengikuti kursus ini dalam tahun 1989/90, 130,000 orang yang melanjutkan pendidikan tatap muka setelah mereka selesai kursus. Yang mengikuti kuliah via televise tercatat 162,000 orang pada tahun yang sama.
Universitas terbuka, yang dimulai tahun 1984, melayani pendidikan jarak jauh tingkat universitas. Tidak ada persyaratan untuk masuk pada universitas terbuka ini kecuali syarat umur yaitu telah berumur 18 tahun. Terdapat 18 pusat belajar diseluruh negeri Belanda. Mahasiswa universitas terbuka pada dasarnya bebas mengatur program studinya dan dapat belajar dirumah dengan jadwal dan kecepatan masing-masing. Pengajaran terutama dilakukan dengan korespondensi. Kualifikasi universitas atau HBO dapat diperoleh dalam berbagai bidang studi. Dalam tahun 1990, 53.000 orang terdaftar dalam satu atau lebih diantara 150 program yang tersedia. Jumlah mahasiswa pria melebihi jumlah mahasiswa wanita pada universitas terbuka Belanda yaitu 60% berbanding 40%. Jumlah mahasiswa yang telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi sangat besar, dan mayoritas telah memperoleh pekerjaan. Pada periode 1988-90 jumlah it uterus bertambah menjadi lebih dari 25%.
D. MANAJEMEN PENDIDIKAN
1. Otorita
System pendidikan Belanda didasarkan pada statute yang kuat dan berfungsi sebagai dasar peraturan-peraturan yang lebih rinci dalam bidang-bidang tertentu. Peraturan ini dibuat menurut urutan atau hierarki. Parlemen dapat menentukan bahwa hasil pembicaraan di dewan pendidikan harus lebih dahulu disampaikan ke parlemen sebelum peraturan itu dilaksanakan. Peraturan atau undang-undang itu berkaitan terutama terutama dengan pendanaan dan organisasi pendidikan.
Bentuk sistem pendidikan Belanda ialah sentralisasi. Tanggngjawab pemerintah pusat terletak pada hal-hal yang berhubungan dengan organisasi, pendanaan (termasuk status hokum kepegawaian), inspeksi, ujian, dan inovasi promosi. Pejabat-pejabat propinsi bertanggung jawab terutama atas tugas-tugas pengawasan serta mempunyai peran juga dalam hal pelaksanaan pendidikan orang dewasa, dan akhir-akhir ini juga lebih banyak dilibatkan dalam tugas-tugas perencanaan dan penasihatan. Manajemen dan pengadministrasian diatur pada tingkat lokal. Pejabat-pejabat ekskutif kota praja bertanggung jawab atas sekolah-sekolah negeri dan yayasan atau organisasi yang punya fungsi yang sama pada sekolah-sekolah swasta. Mereka juga melaksanakan berbagai tugas terhadap semua sekolah seperti pengawasan pelaksanaaan peraturan wajib belajar. Mereka juga membayar biaya-biaya pasilitas baik sekolah neeri maupun sekolah swasta.
Kementerian penpididikan dan ilmu pengetahuan dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Menteri dibantu oleh seorang sekertaris Negara dengan tanggung jawab khusus atas pendidikan dasa dan menengah. Pengawasan pendidikan adalah tanggung jawab menteri pendidikandan ilmu pengetahuan, dan dilaksanakan oleh inspektorat pendidikan. Ini merupakan badn yang bersifat desentralistis. Pada tahun 1990, inspektorat pendidikan mempunyai 14 kantor ditingakat regional dengan 500 orang stap tetap, 237 orang diantaranya adalah inspektur. Tugas kantor inspektorat adalah mengawasi pembangunan, menjaga bahwa semua peraturan berjalan sebagaimana mestinya, meningkatkan pembangunan pendidikan, dan melaporkan kepada menteri, baik diminta atau atas inisiatif sendiri. Inspektorat pendidikan tinggi, disamping tugas-tugas tersbut, juga bertanggung jawab menyusun dan memberikan dukungan terhadap tim evluasi universita disaat melakukan evaluasi diri. Inspektorat juga bertnggung jawab menyampaikan laporannya yang indevenden tentang keadaan pendidikan diparlemen.
2. Pendanaan
Pendidikan formal dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan ilmu Pengetahuan kecuali pendidikan pertainan yang dibiayai oleh Kementerian pertanian: dana ini bersumber dari penghasilan pajak dan dalam jumlah yang sangat terbatas, dari sekolah, khusus, dan uang sekolah. Lembaga pendidikan tinggi dapat mengumpulkan uang dari pengajaran atau penelitian yang dilaksanakan atas dasar kontrak. Pendidikan yang tidak didanai oleh pemerintah juga merupakan sector yang cukup besar, yang dananya seluruhnya dibayar oleh peserta pendidikan, atau orang tua, atau majikan yang menyekolahkan stafnya. Dana pemerintah dialokasikan untuk pendidikan sesuai persyaratan tertentu. Peraturan yang terpisah mengatur pendanaan untuk staf, untuk investasi, untuk biasa operasional. Aspek-aspek pendanan pendidikan mencangkup jumlah murid pada sekolah tertentu, lamanya waktu pendidikan, besarnya kelas (jumlah murid perkelas), dan skala gaji guru-guru. Peraturan tentang “kelebihan pengeluaran” (overspend) menetapkan bahwa njika dalam satu tahun ajaran kotapraja mengeluarkan biaya untuk sekolah-sekolah negeri lebih dari yang telah ditetapkan, maka kotapraja yang bersangkutan harus mengeluarkan dana yang jumlahnya sama besarnya dengan kelebihan itu kepada sekolah-sekolah swasta setempat. Peraturan ini bersumber dari persamaan keuangan antara sekolah negeri dan swasta sesuai ketentuan kobstitusi. Dalam tahun 1987, pemerintah setempat mengeluarkan kira-kira 680 juta DFI. (US$340 juta) untuk fasilitas pendidikan.
Negara Belanda merupakan salah satu anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yang menggunakan persentase tertinggi dari GNP-nya untuk pendidikan (Gross National Products). Antara tahun 1976 dan 1987 pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terus meningkat. Kalau persentasenya di hitung dari jumlah pendapatan nasional, jumlanya lebih kurang 7%, 6% pada tahun 1990, dan 5,2%, pada tahun 1995 (UNESCO Statistical Year- book 1999) tetapi apabila di hitung dari angaran nasional jelas sekali penyusutannya antara tahun 1975-83, sesudah itu menjadi mantap pada 15%, dan pada tahun 1995 menurun kembali menjadi 8,7%.
3. Personalia
Pendidikan guru adalah bagian dari pendidikan tinggi. Guru-guru sekolah dasar dididik pada perguruan tinggi propesional atau fakultas-fakultas yang khusus untuk pendidikan guru sekolah dasar (PABO’s). kuliah berlangsung selama 4 tahun dan mengprogramkan agar guru-guru yang mengajar di sekolah dasar mampu mengajarkan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Mahasiswa yang mendaftarkan pada lembaga keguruan ini meningkat dengan cepat (1987:3,000-4,00 orang; 1990:6,000) setelah menurun sebelum 1987. jumlah tamatanjuga meningkat (1987:1,700 orang; 1989:2,600 orang).
Guru-guru sekolah menengah harus memiliki kualifikasi “Grade” satu atau kualifikasi “Grade” 2. guru yang berkualifikasi “Grade”2 boleh mengajar pada level tiga tahun pertama di VWO dan HAVO, dan di sekolah-sekolah MAVO, VBO, dan MBO. Guru-guru berkualifikasi “Grade” 1 boleh mengajar pada semua kelompok un\mur pada semua jenis sekolah menengah. Kuliah penuh untuk pendidikan guru-guru “Grade”2 dalam mata pelajaran umum, diselenggarakan pada perguruan tinggi propesional selama 4 tahun. Mahasiswa mengambil, spesialisasi dalam satu mata pelajaran atau bidang studi dan hanya boleh mengajar, selain bidang keahliannya, mata pelajaran pendukung pada level tertent. Semenjak tahun 1979, diadakan kuliah eksperimen dalam mata pelajaran teknik yang berlangsung selama 5 tahun. Jumlah mahasiswa pada program ini meningkat (1987:3,148 orang; 1990:4,427 orang), walaupun jumlah lulusannya menurun (1987:2,254 orang; 1989:1,755 orang).
4. Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran
Kebebasan pendidikan yang di gariskan dalam undang-undang memerlukan standar yang perlu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Standar ini mencangkup mata pelajaran yang diwajibkan untuk jenis sekolah tertentu, dan peraturan-peraturan yang mengikat lainnya mengenai isi ujian-ujian akhir sekolah. Mengenai target pencapaian pendidikan masih belum ditetapkan bagi semua jenis sekolah. Kementerian ilmu pendidikan dan Ilmu pengetahuan dalam hubungan ini berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kebebasan ideology dan kurikulum, hasil serta penilaian materi pengajaran seharusnya tidak diatur secara sentral. Dewan pendidikan setempat atau “school board” seyogianya bertanggung jawab untuk hal itu.
Pada tingkat sekolah dasar rencana kerja merupakan instrument utama bagi “school board”. Organisasi dan isi program pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dua tahun dalam bentuk proposal dari guru-guru. Ini berisi pilihan materi pelajaran, metode mengajar, cara atau teknik bagaimana hasil belajar anak di ukur, dinilai dan dilaporkan. Tiap tahun dirancang program kegiatan guru dan kegiatan murid untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Rencana kerja (Workplan) sekolah dibahas oleh inspektorat, dan semua rencana kegiatan harus disampaikan untuk diserahkan kepada inspektorat.
Pada tingkat sekolah menengah, staf pengajar menyusun silabus dan rancangan pelajaran yang juga direviu oleh inspektorat. Informasi yang lengkap dan rinci perlu disiapkan yang mencangkup mata pelajaran, waktu, pengorganisasian kelompok, dan keterangan bagaimana mengenai sekolah menghadapi siswa yang hidup dalam masyarakat multicultural. Sudah ada ketentuan minimal dan maksimal waktu untuk setiap mata pelajaran dari kementerian pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Mulai dari tahun 1993 ke atas, siswa pada semua jenis pendidikan menengah mendapat pelajaran dalam 15 mata pelajaran dari “kurikulum inti” (core-curriculum) yang berbobot sama dengan 3,000 jam pelajaran setiap tahun pelajaran. Kira-kira 20% dari kurikulum sekolah dapat dipilih dan ditentukan oleh “school board”.
Pengembangan kurikulum baru terorganisasi secara sistematis semenjak tahun 1960-an. Lembaga Nasional Pengembangan Kurikulum (Nasional Institute for Curriculum Development, SLO) dibentuk tahun 1975. tugas utama SLO adalah menyusun proposal kurikulum. Asosiasi sekolah menetapkan proposal mana yang akan dipakai, dan “school board” membuat keputusan atas dasar inplementasinya. Disamping SLO, beberapa pusat penelitian dan pengembangan universitas juga menyusun kurikulum melalui berbagai eksperimen.
5. Ujian Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi
Pada hampir semua sekolah di Belanda, murid-murid naik secara otomatis dari satu “Grade” ke “Grade” yang lebih tinggi. Umumnya, sertifikat atau ijazah pertama diperoleh murid pada usia 12 tahun berdasarkan tes yang disusun oleh sebuah lembaga tes pusat, (CITO). Dalam tahun 1990, 58% sekolah dasar di Belanda menggunakan tes ini. Ujian-ujian eksternal hamper tidak pernah dilakukan lagi.
Pada tingkat pendidikan menengah, ujian akhir sekolah terdiri dari dua bagian: ujian sekolah, dan ujian yang bersifat nasional. Kedua ujian ini dilaksanakan pada tahun terakhir, dengan penjadwalan ujian sekolah mendahului ujian nasional. Ujian nasional dilaksanakan serentak pada waktu yang sama untuk setiap jenis sekolah. Pada sekolah menengah kejurusan tingkat pertama, ujian dilakukan empat tingkat yang berbeda. Dua ujian yang paling sulit ditentukan oleh menteri pendidikan. Pada sekolah menengah kejurusan tingkat atas, program ujian ditetapkan oleh menteri pendidikan bersamaan dengan dilaksanakannya ujian nasional. Dalam banyak hal, sekolah menetapkan ujiannya masing-masing yang materinya berkaitan dengan sasaran pelajaran yang telah ditetapkan.
Pada tingkat pendidikan tinggi, dilakukan ujian pada akhir tahun pertama yang dinamakan “propaedeutic examination” untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat mengikuti kuliah-kuliah tiga tahun berikutnya. Pada akhir program, yaitu setelah 4 tahun, mahasiswa harus mengambil ujian akhir. “school board” atau dewan sekolah (pada HBO) atau dewan dosen (pada universitas) bertanggung jawab atas pengolahan dan kualitas ujian. Biasanya, setiap fakultas atau jurusan membentuk panitia ujian sendiri.
6. Evaluasi dan Penelitian Pendidikan
Penelitian pendidikan berupa investigasi atas pendidikan yang diberikan dan tingkat keberhasilan dapat membantu kegiatan mengontrol kualitas. Di tingkat sekolah dasar setiap mata pelajaran di evaluasi sekali dalam 8 tahun, dan hasilnya dapat membuat pemerintah melakukan suatu intervensi. Sekolah juga dapat membandingkan hasil penilaian itu dengan angka-angka penilaian nasional dan berdasarkan itu sekolah melakukan perbaikan atau penyesuaian sendiri.
Penelitian mengenai sebab-sebab kenaikan jumlah murid pada sekolah-sekolah khusus (sekolah bagi anak-anak cacat) mengumngkapkan sejumlah alasan, antara lain: kurikulum yang tidak fleksibel pada sekolah dasar; guru kurang motifasi dalam mengajar, kenyataan bahwa sekolah khusus kehilangan rasa malunya; kenyataan bahwa terdapat ketidak seimbangan antara potensi anak-anak dan kemampuannya; harapandan tuntutan yang di hadapi murid-murid sekolah dasar dan dukungan yang mereka proleh dirumah dan di sekolah terganggu. Kenaikan itu bukan karena kesulitan dan belajar semakin meningkat di antara anak-anak, tetapi lebih banyak karena proses sosial masyarakat.
Pada waktu yang sama, karena semakin meningkatnya otonomi pada lembaga-lembagapendidikan tinggi, pemerintah juga lebih menekankan pada mutu pengajaran dan penelitian. Langkah=langkah kea rah control kualitas yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab perguruan tinggi sendiri, juga telah disusun. Inspektorat saat ini makin berkurang perannya sehinggga tugas utamanya adalah untuk mendorong terlaksananya control kualitas.
E. REFORMASI DAN ISU-ISU PENDIDIKAN
Sekolah dasar bentuk baru diperkenalkan pada tahun 1985, sistem baru ini, dalam prosesnya harus mampu menghindari terganggunya perkembangan anak-anak. Pada pendidikan khusus banyak upaya yang dilakukan untuk mendorong anak-anak agar dapat pindah dari sekolah khusus ke sekolah biasa. Jenis sekolah khusus makin bertambah jumlahnya.
Pada tahun 1975, setelah melewati perdebatan yang lama antara pihak yang mendukung dan yang menentang bahwa pendidikan itu adalah alat reformasi sosial, Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan memperkenalkan sistem pendidikan komprehensif (middenscholer), sebuah bentuk sekolah unuk semua anak yang berusia antara 12 dan 16 tahun. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada anak-anak ditangani dalam perlakukan didalam kelas. Setelah dilakukan debat dan diskusi yang cukup hebat, akhirnya dilaksanakan 15 buah percobaan middenscholer ini. Sampai tahun 1986 terjadi kemandekan dan pada saat itu pula dawn penasehat kebijakan pemerintah menerbitkan sebuah laporan mengenai “basic education” (basisvorming). Laporan dawn ini mengalihkan persoalan dari struktur pendidikan ke isi pendidikan. Oleh karena pilihan anak-anak atas mata pelajaran disekolah menengah menimbulkan masalah ditingkat pendidikan yang lebih tinggi, semua murid kecuali wanita, didorong untuk mengambil mata pelajaran matematika dan sains. Siswa diwajibkan mengambil dua mata pelajaran bahasa asing, dan pada sekolah menengah umum tingkat atas dan prauniversitas diwajibkan matematika. “basic education” akhirnya dijalankan disekolah menengah mulai tahu 1993.
Anak-anak pada sekolah menengah harus mengambil satu mata pelajaran tambahan yang juga salah satu mata ujian. Filsafat dan ilmu-ilmu sosial dijadikan mata pelajaran ujian baru dalam rangka upaya mencari keseimbangan dalam mata pelajaran ujian. Computer dan teknologi informasi juga diajarkan secara suka rela, sementara beberapa proyek percobaan dilakukan untuk menentukan apakah dua mata pelajaran baru itu perlu diajarkan satu atau dua jam seminggu di tingkat sekolah menengah atas.
Struktur pendidikan tinggi juga mengalami perubahan dalam tahun-tahun 1980-an. Lamanya masa belajar di tingkat sarjana, S.1 (undergraduate) dipersingkat menjadi 4 tahun dan pada level ini mahasiswa mengukuti kuliah-kuliah secara umum. Otonomi yang lebih besar juga diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi. System dua lapis diperguruan tinggi (undergraduate-graduate) dijalankan, dan pendidikan propesional (diploma) kelihatannya lebih banyak diminati sehingga lebih laris. Penggabungan berbagai sekolah juga dilakukan dengan pertimbangan efesiensi. Sebanyak 350 buah lembaga pendidikan yang selama ini ada digabungkan menjadi 51 buah yang besar dan bersifat multisektoral, sementara 34 yang lainnya tetap independent. Kebanyakan yang digabungkan ini adalah lembaga pendidikan guru sekolah dasar. Penggabungan atau merjer ini dianggap perlu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan untuk keperluan inovasi-inovasi serta perbaikan kurikulum. Saat ini setiap lembaga harus memiliki setidak-tidaknya 600 orang mahasiswa.
Dalam tahun 1982 dan 1986 terjadi dua reformasi ditingkat pendidikan universitas. Yang pertama dimaksudkan untuk memotong anggaran belanja sebsar 317 juta guilders (US$158 juta), sementara pada waktu yang sama dilakukan pula peninjauan kembali tugas-tugas pengajaran dan penelitian, dan bagaimana keduanya diselenggarakan antara universitas. Sebagai hasilnya, sebanyak 53 buah program studi di tutup, jumlah fakultas kedokteran gigi diciutkan dari 3 menjadi 1 buah, 2 buah fakultas farmasi dan 4 buah jurusan filsafat ditutup, dan juga terjadi penciutan pada lembaga ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan kedokteran. Enam puluh juta guilders (US$30 juta) harus disediakan untuk inovasi. Reformasi yang kedua terjadi tahun 1986. menteri pendidikan dan Ilmu Pengetahuan terpaksa melakukan tekanan karena universitas masih tidak memasukan proposalnya. Jumlah uang yang harus dihemat adalah 129 juta guilders (US$64 juta) yang 70 juta guilders (US$35 juta) harus disalurkan kembali ke universitas untuk keperluan inovasi.
F. PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA
Ada dua hal yang menarik perhatian penulis dalam sistem pendidikan Belanda, pertama, perhatian pemerintah Belanda yang sangat besar terhadap pelayanan pendidikan terhadap anak-anak cacat (handicapped children), dan ke dua, peran inspektorat pendidikan yang besar dalam mengontrol pelaksanaan pendidikan termasuk pengawasan kualitas penididikan.
Masalah pendidikan anak cacat sesungguhnya adalah persoalan kemanusiaan. Pada umumnya sistem pendidikan Negara-negara mencantumkan dan mengungkapkan secara eksplisit atau hanya secara implisit bahwa anak-anak yang menderita kelainan- fisik, mental atau tingkah laku, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan. Sebagaimana anak-anak normal lainnya, mereka harus mendapat kesempatanyang sama dalam berpendidikan. Dengan pendidikan, potensi yang ada pada mereka dapat dikembangkan sehingga berguna dalam kehidupannya. Mengabaikan potensi mereka, bukan hanya membuat mereka makhluk yang tidak produktif dalam masyarakat negara, tetapi yang lebih mendasar lagi adalah mereka dibuat oleh lingkungan masyarakatnya menderita lahir batin, walaupun mereka mungkin tidak menyadarinya atau tidak mau dan tidak mampu mengungkapkannya. Kenyataan banyak menunjukan bahwa banyak diantara penderita cacat yang menjadi orang-orang yang produktif dan dapat menyumbang untuk hidup dan kehidupannya sendiri, dan bahkan juga bermanfaat bagi orang lain. Melalui program-program pendidikan khusus (special edukatif) hargadiri mereka yang sering terancam dapat dipulihkan kembali, dan mereka memperoleh kepuasan hidup seperti kebanyakan anak-anak lain yang normal.
Sistem pendidikan Belanda ternyata unggul dalam hal ini. Ini tercermin dalam banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang disediakan dan jumlah anak-anak cacat yang mengikuti program pendidikan khusus ini. Statistic tahun 1991 menunjukan bahwa terdapat 1,004 buah lembaga atau sekolah bagi anak-anak cacat dengan 109,000 anak yang dilayani. Tingkat umur anak yang berpartisipasi dikelompokan dalam tiga kategori: tingkat prasekolah tercatat 3000 orang anak; tingkat sekolah dasar 74,000 orang; dan tingkat sekolah menengah32,000 orang. Penyediaan guru oleh pemerintah juga sangat baik, dengan rasio murid –guru 6:1. kira-kira 12% peserta adalah anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas. Hasil pendidikan khusus ini dapat dilihat dengan cukup banyaknya anak-anak yang ikut dalam program yang mampu dan mau melanjutkan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi dan bergabung dengan anak-anak normal. Terctat 60% anak-anak cacat tingkat sekolah dasar melanjutkan sekolahnya ketingkat sekolah menengah, dan kira-kira 6% dari tingkat prasekolah melanjutkan ke pendidikan dasar. Undang-undang mengenai pendidikan khusus ini telah ditetapkan pada tahun 1985 yang isinya antaralain mendorong anak-anak pendidikan khusus transfer ke sekolah-sekolah biasa dengan kurikulum yang sama, dan dimana perlu di modifikasi sesuai dengan keadaan setempat.
Dilihat dari jumlah anak dan jumlah sekolah pendidikan khusus ini kelihatannya tidak begitu besar, tetapi dalam ukuran Negara Belanda yang sangat kecil wilayahnya dan dengan jumlah penduduk dan anak usia sekolah yang juga kecil, pemerintah Belanda dapat dikatakan lebih maju dalam program ini. Dana pendukung program juga cukup besar, termasuk penyediaan guru yang didik secara khusus. Dengan baiknya pendidikan khusus Belanda ini APK (Angka Partisipasi Kasar) murid SD di Belanda mencapai 108% dan APM (Angka Partisipasi Murni) 100%. Karena itupula angka literasi negeri Belanda 100%. Sebagaimana diyakini oleh para ahli, tingkat literasi suatu negara menjadi salah satu indikator keadaan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara itu dan implisit keadaan kualitas kehidupan rakyatnya.
Dalam hal pengawasan pendidikan dalam segala aspeknya akan berdampak pada mutu pendidikan, dan dalam hal ini pemerintah Belanda pengawasan internal oleh lembaga sekolah sendiri. Ini terlihat dari peran inspektorat pendidikan yang sangat besar. Lembaga ini berfungsi sebagai badan independent yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidfikan dan Ilmu Pengetahuan, dan bahkan juga menyampaikan laporannya kepada parlemen Belanda.
Secara umum inspektorat pendidikan bertugas mengawasi dan meneliti apakah semua peraturan, ketentuan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah c.q. Kementerian pendidikan dan Ilmu Pengetahuanterlaksana dengan baik. Disamping itu, Inspektorat pendidikan juga berkewajiban mengajukan proposal mengenai pendidikan kepada menteri dan memberikan saran, baik diminta atau atas inisiatif sendiri. Secara lebih rinci inspektorat pendidikan menginvestigasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan untuk semua tingkat terutama tingkat pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah. Badan ini juga mengawasi dan memeriksa administrasi umum dan keuangan, melakukan penilaian terhadap rencana kerja sekolah, memeriksa silabus dan rencana pelajaran. Semua informasi dan masalah yang ditemukan dilapangan, dianalisis, disimpulkan dan dilaporkan pada menteri. Menteri juga menugaskan inspektur pendidikan menyampaikan laporan pada parlemen.
Yang paling menarik adalah kemampuan dan kekonsistenan personil inspektorat pendidikan ini menjaga kenetralan dan keindependenannya dalam melaksanakan tugas pengawasan ini. Hal ini terbukti berjalan sangat efektif dengan terwujudnya kualitas pendidikan di Belanda, walapun banyak pihak-pihak yang masih belum puas. Secara komparatif, badan pengawas pendidikan ini cukup efektif dalam menjalankan fungsinya dan memiliki kredilitas tinggi
SUMBER REFERENSI
- http://www.ppiBelanda.org. (Negeri Belanda Selayang Pandang (hlm 56-57) Yayasan Pendidikan & Kebudayaan Indonesia-Belanda
Gedung ITS, Jl. Cokroaminoto 12 A, lt. 4, Surabaya
Tel/Fax. 5630402 - 5621432 - 5632759
e-mail. ypkib@mitra.net.id
- http://taghyr.wordpress.com/2009/03/20/pendidikan-di-belanda-yang-multikul turalis-dan-berkualitas/#more-1234
- Brosur sistem pendidikan tinggi di Belanda yang diterbitkan oleh perhimpunan universitas – universitas di Belanda bekerjasama dengan badan perhimpunan hogeschool di Belanda dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Belanda
- Prof. Dr. Drs. H. Agustiar Syah Nur, M.A., Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Lubuk Agung, Bandung. 2001
- Ensiklopedia of Wikipedia
